Para pengunjuk rasa berkumpul untuk mendukung Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong dari Kongres A.S., 14 Agustus 2019. Foto: Alex Yun untuk Lausan.

Bahaya dari penjajaran kekaisaran

Asli: Diterbitkan asli di The Volcano. Diterbitkan ulang dengan izin.
Penulis: Listen Chen
Penerjemah: Nadia Damayanti

Diterjemahkan oleh sukarelawan dari komunitasi kami. Hubungi tim penerjemah untuk informasi lebih lanjut.

Pada bulan Juni, jutaan orang turun ke jalan-jalan di Hong Kong untuk menentang undang-undang yang akan meresmikan perjanjian ekstradisi dengan Cina. Kemudian, sebagai tanggapan atas kebrutalan polisi dan penindasan pemerintah terhadap apa yang awalnya merupakan gerakan satu isu, para pemrotes mengadopsi daftar lima tuntutan yang memperbaharui seruan untuk hak pilih universal. Namun ini tidak berarti gerakan itu telah mengembangkan politik yang ganas. Lebih dari dua bulan setelah perjuangan, mayoritas gerakan anti-ekstradisi tetap tidak percaya pada kelompok-kelompok oposisi yang mapan dan heterogen secara politik — jalanan adalah teater gerakan, di mana protes spontan, militan terus mendapatkan momentum, dan upaya negara untuk memadamkan kerusuhan tampaknya hanya mendapat lebih banyak dukungan untuk gerakan ini, terutama tuntutan penyelidikan polisi independen dan pembatalan undang-undang.

Bagi kami yang menonton dari luar negeri telah melihat gambar-gambar protes yang memusingkan, dengan taktik bela diri militan, pemogokan umum, dan pertarungan langsung dengan polisi dan preman pemerintah yang memicu gangguan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap stabilitas politik, infrastruktur, dan ekonomi kota. Munculnya “Bebaskan Hong Kong! Slogan Revolusi zaman kita! “Selama pemogokan umum 5 Agustus mendorong Kepala Eksekutif Carrie Lam mengumumkan bahwa” aktivis ekstrem “mengancam kedaulatan nasional dan” Satu Negara, Dua Sistem. “Tetapi energi ledakan dari protes ini terus bergantung, paling tidak secara diskursif, pada lima tuntutan yang sama yang diadopsi pada bulan Juni, dan karakter lintas-kelas dari gerakan mengaburkan kepentingan persaingan kelas ketika menyangkut masalah reformasi demokrasi dan otonomi politik.

Politik gerakan anti-ekstradisi bukan hanya masalah siapa yang menuntut apa di Hong Kong; persaingan antar-imperialis dan kekuasaan mengkontekstualisasikan gerakan. Para pemimpin di negara-negara barat, kekaisaran, dari Donald Trump hingga pemimpin Konservatif Inggris Jeremy Hunt, dengan cepat menyuarakan dukungan mereka pada awal protes anti-ekstradisi, menekankan persetujuan mereka terhadap tuntutan warga Hong Kong untuk “kebebasan” dan “demokrasi” – nilai-nilai yang diandalkan imperialisme Barat untuk membentuk dirinya sebagai suar moral dunia. Sementara sejak Trump menarik dukungan awalnya, Ketua DPR Nancy Pelosi baru-baru ini merilis pernyataan lain pada bulan Agustus yang mendukung gerakan. Dalam konteks perang dagang AS-Sino yang meningkat, deklarasi dukungan dari negara-negara barat, serta pengiriman pesan dari beberapa pengunjuk rasa Hong Kong sendiri, mengandalkan retorika Perang Dingin kontemporer yang memperkuat hegemoni barat dan secara tidak sengaja memberi pertanda keterbatasan kerangka kerja “penentuan nasib sendiri” untuk Hong Kong. Mengingat peran kota sebagai pusat keuangan global, mengalihkan kesetiaan politiknya dari Beijing tidak dapat dielakkan berarti berputar ke arah Washington.

Kaum kiri di kedua Hong Kong maupun di luar negeri dapat membantu memperjelas karakter kelas gerakan dan membangun solidaritas internasional yang menolak bersekutu dengan kepentingan imperialis.

Bagi kaum kiri di Hong Kong, gerakan anti-ekstradisi adalah kesempatan untuk memperkenalkan kembali, dalam masyarakat pemikiran anti-komunisme McCarthyite, sebuah analisis anti-imperial dan anti-kapitalis yang menyoroti kepentingan bersama kelas pekerja di seluruh negara. perbatasan. Tetapi proyek semacam itu harus mencerminkan kembali protagonis perjuangan itu sendiri. Gambaran yang rata dari warga Hong Kong yang tidak memiliki kelas yang berjuang melawan kekuatan eksternal negara Cina berfungsi sebagai bentuk ideologis dari kekuatan AS, menutupi kepentingan-kepentingan kelas internal dan divergen yang terikat di kedua kubu anti-dan pro-ekstradisi. Dengan menolak kewarganegaraan atau kepemilikan nasional sebagai titik temu yang berguna atau analitik dalam memetakan medan perjuangan, kaum kiri di kedua Hong Kong maupun di luar negeri dapat membantu memperjelas karakter kelas gerakan dan membangun solidaritas internasional yang menolak bersekutu dengan kepentingan imperialis kekuatan Eropa-Amerika yang baru “lama”.

Menolak “warga negara” Hong Kong yang tanpa kelas sebagai protagonis perjuangan berarti menghadapi penentuan nasib sendiri yang ditegaskan dalam permintaan akan hak pilih universal. Apa artinya kemerdekaan politik yang mempertahankan sistem ekonomi Hong Kong, jika tidak menggantikan Beijing dengan Washington? Dan apa artinya bagi kelas pekerja Hong Kong, jika bukan substitusi dari satu elit politik ke yang lain?

Sedemikian kuatnya membela dan memperluas perjuangan kebebasan pengamanan kebebasan politik Hong Kong, baik di Hong Kong dan Cina, anti-kapitalis di mana pun harus mendukung gerakan anti-ekstradisi. Tetapi jika kita sepakat bahwa kelas pekerja Hong Kong dan Cina telah berbagi minat, dan bahwa mereka saling bergantung untuk memajukan kepentingan-kepentingan itu, maka premis bahwa “lebih banyak demokrasi” di Hong Kong yang memajukan perjuangan kelas adalah sebuah masalah.

Aktivis daratan dan serikat buruh dan sekutu mereka di Hong Kong menawarkan cara lain untuk memahami perbatasan: mereka menggunakan “Satu Negara, Dua Sistem” secara strategis, memperlakukan konflik kelas sebagai perjuangan yang melintasi perbatasan Cina-Hong Kong. Preseden ini dapat berfungsi sebagai cahaya penuntun bagi gerakan anti-ekstradisi yang sangat kecil – sebuah pengingat bahwa kelas pekerja Hong Kong dan Cina memiliki segalanya untuk diraih dari bersatu melawan musuh-musuh bersama mereka, dan bahwa perbatasan, yang juga merupakan sisa-sisa kolonial Inggris, tidak boleh menutup persatuan mereka.

Hong Kong dan Cina: bukan kasus ‘hak untuk menentukan nasib sendiri’

Di Vancouver, kota Lingkar Pasifik dengan diaspora Cina dan Hong Kong yang besar, Cina-Kanada telah mengorganisir berbagai protes solidaritas dan menyuarakan dukungan penuh semangat untuk para demonstran anti ekstradisi Hong Kong. Sebuah surat terbuka yang bermaksud baik yang mendukung “gerakan demokrasi” di Hong Kong menyoroti kerangka liberal yang menjadi sandaran dari ungkapan solidaritas ini: surat itu gagal untuk memihak pada kontradiksi yang melekat antara kebebasan untuk pasar kapitalis dan kebebasan politik untuk kelas pekerja orang-orang di Hong Kong, dan menolak kepentingan imperialis Kanada dan AS terhadap Cina. Distorsi ini memproyeksikan koherensi politik pada perjuangan anti-ekstradisi yang tidak ada.

Surat itu memperingatkan “upaya pemerintah baru-baru ini untuk menghapus bahasa Kanton dan rasa unik identitas budaya rakyat Hong Kong,” dan kemudian menyiratkan semacam kontinuitas anti-kolonial antara masyarakat adat di Pulau Turtle yang berjuang untuk mempertahankan budaya mereka, dan perjuangan di Hong Kong untuk penentuan nasib sendiri secara demokratis. Ekspresi dukungan spontan ini keliru. Malah, bahasa Kanton adalah bahasa hegemonik yang mengancam untuk membasmi dialek Pribumi di Hong Kong. Jika kita menganggap orang Hong Kong yang berbahasa Kanton, yang kebanyakan adalah imigran baru, sebagai orang Pribumi yang ditindas oleh kekuasaan kolonial, yang menyisakan orang-orang Tanka, Hakka, Weitou, dan Hoklo yang sebenarnya tinggal di kepulauan sebelum diambil alih oleh Inggris? “Rasa unik identitas budaya” warga Hong Kong adalah fenomena baru-baru ini, sebagian besar di kalangan anak muda, yang muncul bersama dan di dalam nasionalisme sayap kanan. Klaim bahwa warga Hong Kong bukan orang Cina bergantung pada pemahaman ahistoris tentang identitas yang didasarkan pada superioritas, pelukan implisit kekuasaan kekaisaran Barat, dan rasialisasi orang-orang Cina daratan.

Pembentukan surat terbuka tentang gerakan anti-ekstradisi sebagai perjuangan untuk penentuan nasib sendiri Hong Kong secara tidak sengaja meniru strategi Bolshevik yang berasal pada tahun 1913. Bolshevik menegaskan bahwa itu adalah kewajiban kaum sosialis di negara-negara imperialis untuk mendukung penentuan nasib sendiri negara-negara. tertindas oleh dominasi kolonial. Premis dari strategi ini adalah bahwa dominasi kolonial bertindak sebagai rem pada perjuangan kelas di dalam negara yang terjajah, ketika tekanan dari penjajah menekan kelas bersama-sama dan memaksa kelas pekerja yang dijajah untuk berkolaborasi dengan borjuis terjajah dalam perang untuk pembebasan nasional.

Kaum Bolshevik berpendapat bahwa tahap kolaborasi lintas kelas melawan imperialisme adalah langkah yang perlu sebelum kelas pekerja dapat berjuang untuk pembebasan mereka sendiri dari kapitalisme. Tapi ini bukan situasi di Hong Kong. Mengkarakterisasi Cina sebagai dominator kolonial Hong Kong secara keliru menunjukkan bahwa Cina adalah satu-satunya penghalang untuk proyek penentuan nasib sendiri politik, dan bahwa kebebasan kelas pekerja Hong Kong dapat dicapai melalui kolaborasi dengan borjuasi Hong Kong dan modal Barat, sebaliknya dari kolaborasi dengan kelas pekerja di daratan. Sementara kekuatan politik Cina atas Hong Kong menindas bentuk-bentuk perjuangan kelas borjuis dan pekerja, itu tidak membuat dinamika antara Cina dan kolonial Hong Kong.

Menarik perbatasan nasional yang diberdayakan di sekitar Hong Kong hanya akan mengancam persatuan dengan kelas-kelas pekerja Cina dan membantu mendorong perjuangan buruh di daratan sepenuhnya di bawah tanah.

Mengesampingkan pertanyaan rumit tentang apa yang membentuk suatu bangsa, kaum sosialis dapat menavigasi panggilan untuk otonomi dan kemerdekaan politik Hong Kong dengan mempertimbangkan apa arti kemerdekaan bagi perjuangan kelas di seluruh wilayah, dan bagaimana Hong Kong yang kapitalis, mandiri atau otonom, tetapi masih akan kapitalis masuk ke dalam aliansi kekaisaran. Walaupun mungkin ada argumen untuk menyatakan kewarganegaraan Hong Kong yang tidak didasarkan pada naturalisasi penjajahan Inggris, kebangsaan seperti itu akan selalu bergantung pada perbatasan kolonial untuk menentukan garis inklusi dan pengecualian. Menarik perbatasan nasional yang diberdayakan di sekitar Hong Kong hanya akan mengancam persatuan dengan kelas-kelas pekerja Cina dan membantu mendorong perjuangan buruh di daratan sepenuhnya di bawah tanah. Jika perjuangan kelas di Cina sudah merupakan perjuangan lintas-perbatasan, secara politis dan strategis, maka kasus kemerdekaan Hong Kong saat ini dari Cina hanya dapat mengancam perjuangan itu.

Karakter kelas dari gerakan anti-ekstradisi

Banyak kemungkinan dan keterbatasan yang dikemukakan oleh gerakan anti-ekstradisi diwarisi dari Umbrella Movement 2014. Kepemimpinan demokratis dan “cendekiawan” Umbrella Movement meninggalkan lanskap politik yang ditandai oleh persatuan militansi dengan nasionalisme reaksioner, sebuah gerakan sayap kiri yang lemah dan terfragmentasi, dan keyakinan yang kuat pada “demokrasi” sebagai solusi untuk semua masalah yang tidak hanya politik, tetapi sosial dan ekonomi juga.

Lanskap itu telah diubah secara radikal selama dua setengah bulan terakhir. Ketergantungan para pemrotes terhadap taktik bela diri gerilya telah menghilangkan kuk kehormatan yang, bahkan pada awal gerakan anti-ekstradisi, sangat menonjol dalam imajinasi publik. Tetapi warisan Gerakan Payung yang meruntuhkan semua penyakit ke dalam diagnosis borjuis kecil yang samar-samar bahwa “kita membutuhkan demokrasi” terus menghantui dan membatasi gerakan anti-ekstradisi, sementara spontanitas yang membedakannya dari tahun 2014 menjadikan karakter kelas dan ideologis internalnya konsistensi sulit diurai.

Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa hampir tiga perempat pemrotes memiliki semacam pendidikan pasca-sekolah menengah, dibandingkan dengan sepertiga populasi umum, dan separuh mengidentifikasi diri sebagai kelas menengah. Dua kubu politik terbesar yang diwakili adalah pan-demokrat dan lokalis, dengan hampir 40 dan 30 persen pengunjuk rasa mengidentifikasi masing-masing dengan label ini. Tuntutan para pemrotes untuk komisi independen tentang kekerasan polisi mendapat dukungan dari sejumlah pemimpin bisnis terkemuka, termasuk Kamar Dagang Hong Kong, dan serangan miliarder pro-demokrasi Jimmy Lai terhadap RUU ekstradisi mungkin juga diberi judul “Mengapa demokrasi adalah lebih baik untuk bisnis. ”Tetapi kepemimpinan dan pengaruh borjuis merentang kesenjangan pro-Beijing versus pro-demokrasi, karena angka-angka dari kedua kubu secara teratur menunjuk pada pengamanan ekonomi Hong Kong sebagai pembenaran untuk agenda mereka yang saling eksklusif. Pertanyaan strategis untuk kelas pekerja, betapapun kecilnya partisipasinya dalam perjuangan, adalah apa yang harus diperoleh, atau hilang, dengan meruntuhkan kepentingannya menjadi gerakan lintas kelas yang tidak hanya berupaya melindungi kebebasan yang ada, tetapi juga menyerukan reformasi demokratis dan, revolusi politik, betapapun samar-samar dan retoris kedua hal tersebut.

Mengganti pekerja dengan warga negara: perbatasan adalah rem pada persatuan kelas pekerja

Penggunaan pemogokan umum anti-ekstradisi melampaui batasan Gerakan Payung, tetapi terus tunduk pada kerangka politik borjuis kecil. Seruan pertama untuk pemogokan umum dalam mendukung protes datang dari bisnis kecil, dengan lebih dari 100 bisnis kecil dan menengah selanjutnya menandatangani. Tidak mengherankan, retorika seputar pemogokan umum bergantung pada analisis yang tidak diklasifikasikan yang memusatkan “Hong Konger” daripada pekerja.

Ketika Konfederasi Serikat Pekerja HK, yang merupakan serikat pekerja pro-demokrasi, menyerukan pemogokan massal pada 17 Juni, mereka mengeluarkan pernyataan yang menyatakan dukungan di semua kelas yang menekankan bagaimana RUU ekstradisi “menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan bisnis dan mempengaruhi kepercayaan investor. ”Pernyataan itu melanjutkan untuk memperlancar setiap konflik kelas yang diikat bersama melalui penentangan terhadap RUU dengan menegaskan bahwa“ fokus perlawanan bukanlah pada pengusaha atau manajemen, tetapi untuk memenuhi tanggung jawab sipil dan melindungi masa depan Hong Kong.” (Mereka menggunakan pernyataan yang sama untuk pemogokan umum 5 Agustus.)

Paling-paling, gerakan saat ini bergerak pada sentralisme-Hong Kong dan meninggalkan persatuan dengan kelompok-kelompok di luar milik sipil, dan paling buruk, itu menjadikan mereka sebagai kambing hitam.

HKCTU memiliki sejarah mendukung perjuangan buruh di Cina, dan mereka tahu kelas pekerja Hong Kong tidak cukup kuat untuk menggunakan kekuatannya sendiri. Pilihan mereka untuk menggunakan kerangka kerja lintas kelas adalah daya tarik yang diperhitungkan kepada penyebut bersama yang paling luas atas dasar “nasional” Hong Kong, yang kehilangan penekanan pada persatuan kelas pekerja lintas batas antara pekerja di Hong Kong dan mereka yang ada di daratan, serta penjelasan tentang bagaimana frustrasi perekonomian yang memotivasi banyak demonstran berhubungan dengan kemunduran hak-hak politik mereka.

Kaum kiri sosialis di Hong Kong lebih mungkin menyadari perlunya solidaritas kelas pekerja internasional, terutama karena aktivis buruh secara historis mengandalkan perbatasan Hong Kong-Cina dan kebebasan politik Hong Kong, sebagai pertahanan strategis yang membuat pengorganisasian buruh di daratan. bisa jadi. Lam Chi Leung, anggota kelompok sosialis Left21, berpendapat, misalnya, bahwa “hanya melalui lebih banyak kolaborasi dengan masyarakat sipil Cina dan gerakan sosial yang berhadapan dengan kapitalisme otoriter Cina, publik Hong Kong dapat mengamankan demokrasi sejati dan kesetaraan sosial.” Tetapi Lam bahasa masih suram, dan menunjuk pada semacam taktik “front persatuan”, yang tidak ada preseden sukses dalam sejarah Hong Kong atau Cina. “Masyarakat sipil Cina” hampir tidak ada dan hampir tidak menjadi kendaraan untuk otonomi kelas pekerja (dengan asumsi Leung mengacu pada LSM buruh), dan “masyarakat Hong Kong” mengacu pada konstituensi kewarganegaraan yang tidak berkelas, yang mencakup gerakan demokrasi borjuis.

Dengan beberapa sektor borjuis Hong Kong dan borjuis kecil tunduk pada daratan Cina dan yang lain menolak erosi hak-hak politik dan kebebasan pasca-Penyerahan Kedaulatan, kita membutuhkan kepemimpinan kelas pekerja yang tidak menyesal dalam membela hak-hak yang diperlukan untuk masa mendatang dalam perjuangan kelas, dan menolak pertahanan kebebasan borjuis nasional, yang dengan mudah dikooptasi oleh kaum reaksioner sayap kanan. Karena kewajiban yang dikontrak oleh Penyerahan Kedaulatan, pekerja di Hong Kong memiliki hak untuk berkumpul, kebebasan berbicara, dan serikat pekerja independen. Tak satupun dari hak-hak ini yang diserang secara terang-terangan melalui RUU ekstradisi, meskipun pasal ini akan membuka jalan bagi represi yang lebih besar.

Sulit membayangkan argumen yang koheren bahwa demokrasi borjuis diperlukan untuk melindungi kebebasan politik kelas pekerja Hong Kong yang tidak bergantung pada mitos yang sangat diandalkan oleh negara-negara Barat untuk menaturalisasi kekerasan kolonial, imperialis, dan kapitalis, dan yang tidak dapat mengembalikan Hong Kong ke kekuatan barat dengan menukar aliansi dengan Cina untuk aliansi dengan negara-negara kekaisaran barat. Pertanyaan apakah gerakan anti-ekstradisi adalah untuk kebebasan yang lebih besar dan kekuasaan untuk kelas pekerja di Hong Kong dan Cina atau untuk Hong Kong yang borjuis-demokratik yang selaras dengan barat bergantung pada bagaimana kita berhubungan, secara strategis dan politis, dengan perbatasan Hong Kong-Cina.

Yang menggembirakan, para pemrotes tampaknya tidak ambil pusing dengan kelompok kanan jauh atau kelompok masyarakat sipil moderat seperti Front Hak Asasi Manusia Sipil (kelompok yang mengorganisir protes yang menyerukan agar G20 melakukan intervensi di Hong Kong) dengan sangat serius. Tetapi energi spontan dari gerakan ini hanya dapat bertahan begitu lama sebelum mereka gagal, pemerintah mengakui cukup untuk menenangkan pengunjuk rasa, atau organisasi dengan ideologi politik yang koheren yang dikemukakan oleh pemimpin — seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lokal pada 2014. Paling-paling, gerakan saat ini bergerak pada sentralisme-Hong Kong dan meninggalkan persatuan dengan kelompok-kelompok di luar milik sipil, dan paling buruk, itu menjadikan mereka sebagai kambing hitam.[1]

Taruhannya tinggi bagi kaum kiri untuk menghadirkan para demonstran frustrasi yang siap untuk melemparkan politik dan tubuh mereka sejalan dengan program anti-kapitalis, anti-imperialis untuk menghadapi tidak hanya RUU ekstradisi, tetapi kekhawatiran sosial dan ekonomi yang lebih luas yang membebani di pundak mereka. Pada intinya, visi politik semacam itu perlu mengklarifikasi baik penggunaan strategis perbatasan Hong Kong-Cina sebagai pengamanan pengorganisasian tenaga kerja di kedua sisinya, sambil menekankan bagaimana solidaritas internasional meningkatkan kekuatan kelas pekerja Hong Kong dan Cina.

Solidaritas internasional dari perut binatang imperialis

Setelah protes anti-ekstradisi, komentator Sinophobia di Kanada dengan cepat melekat pada ekspresi liberal dan sayap kanan dalam gerakan. The Globe and Mail menerbitkan sebuah artikel yang menyatakan bahwa kolonialisme Inggris membantu Hong Kong berkembang dan melindunginya dari kengerian komunisme; Walikota Port Coquitlam, Brad West, memposting video tentang para pemrotes yang diserang dengan gas air mata untuk menopang perjuangannya melawan Union of BC Municipalities yang menerima sumbangan dari Cina; dan jurnalis Terry Glavin, yang menulis propaganda faux-feminis untuk pendudukan Kanada di Afghanistan dan membantu mempopulerkan Yellow Peril kontemporer di Kanada, merayakan “liberalisme revolusioner” dari para pemrotes. Untuk elemen-elemen borjuis dari gerakan anti-ekstradisi, membela kebebasan politik Hong Kong menarik karena mereka tidak akan mengubah sistem ekonomi Hong Kong secara fundamental atau hubungan sosial yang melahirkannya. Dalam konteks mempertinggi persaingan antara dunia lama Eropa-Amerika dan Cina, pemodal Hong Kong mengakui bahwa “sinofikasi” Hong Kong mengancam daya tariknya terhadap investasi dan perusahaan internasional.

Anti-imperialis di mana pun harus mengakui bahwa mempromosikan kekuatan kelas pekerja di Hong Kong dan campur tangan dalam kekuatan imperial barat adalah satu dan proyek yang sama.

Orang-orang di Kanada dan AS yang secara tidak kritis mengambil ekspresi politik yang paling maju dari perjuangan pada nilai nominal adalah terlibat dalam upaya kekaisaran Euro-Amerika yang sedang berlangsung untuk menempatkan dirinya sebagai ekspresi global paling terang dari kemurnian politik dan moral: semakin kuat cahaya bersinar, lebih sulit untuk mengenali dasar genosida, rasis dari negara-negara ini di panggung global. Dan, kebalikan dari proyek kekaisaran ini adalah kecenderungan bagi orang-orang yang sebelumnya dijajah untuk melihat dengan penuh kerinduan pada demokrasi borjuis di barat, maka tugas anti-imperialis adalah mengungkap kebingungan politik apa yang membuat keinginan sesat semacam itu dimungkinkan.

Dalam kasus Hong Kong, orientasi ke perbatasan dapat membantu kita mengurai kepentingan kelas, tetapi tanpa kehadiran organisasi kiri yang kuat, hubungan antara RUU ekstradisi dan perjuangan kelas masih belum jelas, dan ketergantungan gerakan pada warga Hong Kong-protagonis menghalangi partisipasi pekerja di seluruh lini kewarganegaraan dan imigrasi. Tetap saja — kemungkinan mengatasi keterbatasan ini tidak dapat disangkal, dan anti-imperialis di mana pun harus mengakui bahwa mempromosikan kekuatan kelas pekerja di Hong Kong dan campur tangan dalam kekuatan imperial barat adalah satu dan proyek yang sama.

Bagi kaum kiri revolusioner, gerakan anti-ekstradisi membangkitkan perdebatan tentang bagaimana kaum kiri harus berhubungan dengan kekuatan-kekuatan nasionalis borjuis yang menelusuri kembali perpecahan di Internasional Kedua dan awal Perang Dunia Pertama. Perlawanan lintas kelas gerakan terhadap represi negara adalah progresif, karena ia mempertahankan kondisi yang diperlukan untuk gerakan kelas pekerja lintas batas, yang tanpanya kebebasan demokratis yang lebih dalam dan kesetaraan ekonomi tidak mungkin terjadi. Tetapi jika tujuan gerakan ini tidak hanya untuk membela hak-hak yang ada, tetapi mencapai tuntutan politik baru — atau revolusi politik — maka kita perlu bertanya, bentuk demokrasi apa yang sebenarnya memungkinkan pekerja di Hong Kong, tidak semuanya adalah “Hong Kongers “sendiri, untuk membentuk masyarakat tempat mereka tinggal? Bagaimana mungkin proyek seperti itu dapat dicapai tanpa menarik persatuan kelas pekerja Cina atau negara-negara barat untuk meningkatkan kekuatan kekaisaran mereka? Sementara jalan di depan tidak diketahui, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat strategis yang menguraikan perlunya politik yang koheren, yang menguraikan dampak politik dan strategis yang krusial dari penyelarasan dengan borjuasi lokal dan kekuatan kekaisaran, versus kelas pekerja internasional.

Dalam lanskap yang lebih luas yang ditandai oleh persaingan antar-kekaisaran antara Amerika Serikat dan Cina, gelombang politik populisme sayap kanan, dan titik terendah historis dalam kekuatan kaum kiri revolusioner, kita harus bersemangat dan terinspirasi oleh militansi dan kegigihan para demonstran anti ekstradisi. Dan apa yang menunjukkan inspirasi lebih baik daripada bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan politik sulit yang diajukan oleh gerakan, dengan sengaja atau tidak?

Jika kegagalan kaum kiri pada tahun 2014 membantu membersihkan jalan bagi kebangkitan sayap kanan Hong Kong, maka jelaslah bahwa kaum kiri sekarang memiliki tanggung jawab mendalam untuk menawarkan platform politik yang membuat terbaca akar permasalahan dari para pemrotes yang putus asa. Platform semacam itu perlu memperjelas hubungan antara hak-hak politik dan perjuangan kelas, antara kepentingan kekaisaran dan tuntutan lokal, dan di dalam kelas pekerja karena terletak di kedua sisi perbatasan Hong Kong-Cina. Dengan intervensi politik yang tepat, gerakan anti-ekstradisi dapat membantu membersihkan jalan bagi pemberontakan anti-kapitalis yang jauh dari Beijing dan Washington dan memanfaatkan “Satu Negara, Dua Sistem” untuk membangun perjuangan kelas revolusioner lintas batas.


Catatan kaki

[1] Pada bulan Juli, satu protes menargetkan “pedagang paralel” di daratan, dan satu lainnya menargetkan wanita paruh baya, yang sebagian besar adalah orang daratan, yang menari dengan lagu-lagu berbahasa Mandarin di taman umum dan dituduh mencaci maki ruang publik dengan melibatkan dalam pekerjaan mengemis dan seks.

Bacaan lebih lanjut

Hong Kong: Anarchists in the Resistance to the Extradition Bill

Other Voices from the Anti-Extradition Movement

Everything You Need to Know About the Hong Kong Protests & The Rebellion is Intensifying in Hong Kong

Black vs yellow: class antagonism and Hong Kong’s umbrella movement

Pacific Rim Anti-Chinese Nativism and the Safeguarding of the Liberal World Order

20 Years of the Right of Abode Movement: Troubling the line between Hong Kongers and Mainland Chinese People